Kebijakan Publik: Pengertian, Contoh, Ciri-Ciri, Perumusan & Tujuan
Kebijakan Publik: Pengertian, misal, Ciri-Ciri, Perumusan & Tujuan |Secara Umum, Pengertian Kebijakan Publik adalah proses perbuatan kebijakan oleh pemerintah atau pemegang kekuasaan yang berdampak kepada masyarakat luas. Sedangkan jikalau di artikan secara terpisah atau secara etimologi, Kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani dari kata polis yang berarti negara, kota. Sedangkan bahasa latin dari kata politia berarti negara, dan bahasa Inggris policie untuk menunjuk pada duduk kasus yang bekerjasama dengan duduk kasus Publik dan Administrasi pemerintahan.
Sedangkan arti Publik berasal dari bahasa Inggris, public yang berart umum, masyarakat atau negara. Jadi, pengertian publik ialah sejumlah insan yang mempunyai kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan membersihkan berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Kebijakan publik sanggup dirumuskan secara sederhana dengan menjawaban pertanyaan diberikut...
1. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah ?..
2. Mengapa melaksanakan tindakan itu ?..
3. Apakah terjadi kesentidakboleh antara apa yang ingin diperbuat dengan kenyataan ?...
Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli
Beberapa para jago atau pakar mempersembahkan definisi terkena pengertian kebijakan publik antara lain sebagai diberikut...
- Anderson: Menurut Anderson, pengertian kebijakan publik ialah hubungan antarunit-unit pemerintah dengan lingkungannya
- Thomas R. Dye: Pengertian kebijakan publik berdasarkan Thomas R.. Dye bahwa kebijakan publik ialah apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu
- A. Hoogerwert: Pengertian kebijakan publik berdasarkan A. Hoogerwert bahwa kebijakan publik sebagai unsur penting dari politik, sanggup diartikan sebagai perjuangan mencapai tujuan-tujuan tertentu berdasarkan waktu tertentu.
- R.C. Chandler dan J.C. Plano: Menurutnya, pengertian kebijakan publik ialah memanfaatkan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan duduk kasus politik
- Fauzi Ismail, dkk dalam bukunya menyatakan bahwa kebijakan publik ialah bentuk menyatu dari ruh negara, dan kebijakan publik ialah bentuk faktual dari proses persentuhan negara dengan rakyatnya.
- Naengkaura dan Smalwood: Menurut Naengkaura dan Smalwood, kebijakan publik berarti serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut.
misal-misal Kebijakan Publik Dalam Kehidupan Sehari-Hari
Kebijakan publik membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya, adapun contoh-contoh kebijakan publik yaitu sebagai diberikut...
a. Kebijakan Publik Yang Berupa Peraturan Perundang-Undangan
- Mengikuti wajib berguru 9 tahun
- Membayar Pajak Bumi dan Bangunan
- Menggunakan hak untuk menentukan dalam pemilihan umum
- Melaksanakan peraturan tempat yang sudah diputuskan dan berlaku di suatu daerah
- Tidak melaksanakan korupsi, kongkalikong dan nepotisme semoga terwujud penyelenggara negara yang membersihkan dan bebas dari KKN
- Menggunakan lambang negara, bendera, dan lagu kebangsaan sesuai dengan peraturan
- Menyampaikan aspirasi atau pendapat baik dalam bentuk unjuk rasa, demonstrasi, pawai, rapat umum, mimbar bebas, dan memdiberitahukan secara tertulis kepada Polisi Republik Indonesia selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan dimulai, yang diterima oleh Polisi Republik Indonesia setempat.
b. Kebijakan Publik Yang Berupa Pidato-Pidato Pejabat Tinggi
- Melaksanakan proposal yang disampaikan oleh presiden pada setiap tanggal 17 Agustus
- Melaksanakan proposal yang disampaikan oleh menteri, gubernur, bupati, walikota melalui pidatonya pada peringatan hari besar nasional.
c. Kebijakan Publik Yang Berupa Program-Program Pemerintah
- Melaksanakan anggaran sesuai dengan yang termuat dalam APBN atau APBD
- Melaksanakan arah kebijakan yang termuat dalam GBHN
d. Kebijakan Publik Yang Berupa Tindakan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah
- Mendukung kunjungan presiden dan menteri ke negara lain.
- Mendukung kehadiran presiden atau menteri ke suatu daerah, kongres, muktamar, munas dan sebagainya.
- Melaksanakan sambutan presiden, menteri, kepala daerah, perangkat tempat pada kegiatan resmi atau protokoler
Ciri-Ciri Kebijakan Publik
Untuk mengetahui bahwa ini kebijakan yang sifatnya publik, anda sanggup mengacu karakteristik atau ciri-ciri kebijakan publik menyerupai dibawah ini..
- Kebijakan Publik ialah isyarat tindakan dari seseorang, kelompok ataupun pemerintah
- Kebijakan Publik dilakukan oleh seorang aktor
- Kebijakan Publik ialah sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan pemerintah
- Kebijakn Publik ialah bentuk faktual negara dengan rakyatnya
- Kebijakan Publik ialah serangkaian instruksi/memerintah misalnya Undang Undang
Sedangkan berdasarkan Solichin Abdul Wahab, bahwa ciri-ciri kebijakan publik ialah sebagai diberikut.
1. Kebijakan publik bertujuan pada sikap atau tindakan yang direncanakan
2. Kebijakan publik terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan mengarah ke tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan publik berkaitan yang dilakukan pemerintah di bidang-bidang tertentu, dan disetiap kebijakan diikuti dengan tindakan-tindakan konkrit
4. Kebijakan publik berbentuk positif dan negatif, dalam positif kebijakan mencakup beberapa aspek tindakan pemerintah untuk mempengaruhi suatu duduk kasus sedangkan berbentuk negatif, kebijakan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melaksanakan masalah-masalah apapun yang mana hal tersebut menjadi kiprah pemerintah.
Tujuan Kebijakan Publik
Setiap kebijakan yang dikeluarkan atau diputuskan oleh pemerintah niscaya mempunyai tujuan. Tujuan pembuatan kebijakan publik intinya ialah untuk :
- Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
- Melindungi hak-hak masyarakat
- Mewujudkan ketentraman dan kedaimaian dalam masyarakat
- Mewujudkan kesejahteraan masyarakatat
Proses Perumusan Kebijakan Publik
Dalam merumuskan suatu kebijakan publik diatur berdasarkan urutan waktu secara sedikit demi sedikit dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Tahapan ini mencerminkan kegiatan yang terus berlangsung sepanjang waktu. Setiap tahap bekerjasama dengan tahap diberikutnya. Perumusan kebijakan publik menyangkut beberapa duduk kasus yaitu sebagai diberikut...
1. Energi dan lingkungan
2. Ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Kesehatan
4. Kesejahteraan sosial
5. Kesempatan kerja
6. Komunikasi
7. Masalah internasional
8. Masalah perkotaan
9. Pendidikan
10. Pendidikan
11. Pembangunan
12. Transportasi
Untuk memecahkan masalah-masalah tersebut dalam kehidupan masyarakat, dibutuhkan partisipasi masyarakat yang berarti keikutsertaan masyarakat atau anggota masyarakat secara aktif dalam perumusan kebijakan publik.. Hal itu dikarenakan masyarakat sendiri mengetahui dalam mengalamai permasalahannya. Membuat kebijakan publik ialah proses pemubuatan keputusan untuk pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan dengan cara menentukan dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah.
Apabila masyarakat tidak aktif dalam perumusan kebijakan publik, kebijakan tersebut akan sesuai dengan keinginan masyarakat.
Proses Pembuatan Kebijakan Publik
Menurut William N. Dunn, 2000:4. Tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan publik ialah sebagai diberikut...
a. Penyusunan Agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat hendaknya menempatkan duduk kasus pada kegiatan publik. Banyak duduk kasus yang tidak disentuh sama sekali, sementara yang lainnya ditunda untuk waktu lama.
b. Formulasi Kebijakan
Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif
c. Adopsi Kebijakan
Alternatif kebijakan yang diadosi dengan derma dari lebih banyak didominasi legislatif, konsensus di antara administrator lembaga, atau keputusan peradilan.
d. Implementasi kebijakan
Kebijakan yang sudah diambil dilaksanakan oleh unit-unit manajemen yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia
e. Penilaian Kebijakan
Unit-unit investigasi dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.
Demikianlah informasi terkena Kebijakan Publik: Pengertian, misal, Ciri-Ciri, Perumusan & Tujuan. Semoga kawan-kawan sanggup mendapatkan dan bermanfaa bagi kita tiruana baik itu pengertian kebijakan publik, contoh-contoh kebijakan publik, ciri-ciri kebijakan publik, tujuan kebijakan publik, perumusan kebijakan publik, dan proses kebijakan publik. Sekian dan terima kasih. Salam Berbagi Teman-Teman.
Referensi: Kebijakan Publik: Pengertian, misal, Ciri-Ciri, Perumusan & Tujuan
- Margono, Bambang. dkk. 2003. Kewargguagaraan SLTP 1. Jakarta: Sinar Grafika. Hal: 6-7 dan 22-23