Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan

Oleh informasi populer September 15, 2015

Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan| Pengertian Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan adalah sistem nilai acuan, kerangka-acuan berpikir, pola-acuan berpikir atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan sebagai kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus sebagai kerangka dalam memilih arah/tujan bagi yang menyandangnya. Istilah Paradigma awalnya digunakan dalam filsafat Ilmu Pengetahuan. Menurut Thomas Kuhn, sebagai orang yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut yang menyatakan bahwa ilmu di waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma.

Paradigma adalah pandangan fundamental dari para ilmuwan atas pokok kasus suatu cabang ilmu pengetahuan. Tidak spesialuntuk dalam bidang ilmu pengetahuan, Paradigma berkembang dan sering digunakan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Lalu paradigma berkembang dengan pengertian sebagai kerangka pikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber, tolok ukur, parameter, arah dan tujuan. Hal dijadikan paradigma berarti sesuatu itu dijadikan sebagai kerangka acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari sebuah kegiatan.

Dapat dikatakan bahwa paradigma berada pada posisi tinggi dan melakukan segala hal dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai paradigma, artinya nilai-nilai dasar pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur sebagai segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini ialah konsekuensi atas legalisasi dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional.

Hal tersebut sesuai dengan kenyataan adil terkena Pancasila ialah dasar negara Indonesia, Sementara negara ialah organisasi atau komplotan hidup manusia, dengan demikian pancasila sebagai landasan dan tolak ukur dari penyelenggaraan bernegara termasuk dalam melakukan pembangunan.

Nilai-nilai dasar Pancasila dikembangkan dari hakikat insan yang berdasarkan Pancasila ialah makhluk monopluralis. Ciri-ciri kodrat insan sebagai makhluk monopluralis ialah sebagai diberikut..
a. Susunan kodrat insan terdiri dari jiwa dan raga
b. Sifat kodrat insan sebagai individu sekaligus sosial
c. Kedudukan kodrat insan sebagai makhluk langsung dan makhluk tuhan

Jadi, pembangunan nasional ialah upaya meningkatkan harkat dan martabat insan terdiri dari aspek jiaw, raga, pribadi, sosial dan aspek ketuhanan. Secara singkat, pembangunan nasional ialah upaya dalam peningkatan insan secara totalitas.

Pembangunan sosial wajib menyebarkan harkat dan martabat insan secara keseluruhan. Sehingga pembangunan dilaksanakan dari banyak sekali bidang mencakup beberapa aspek seluruh aspek kehidupan insan yaitu sebagai diberikut...

Bidang Politik
Bidang Ekonomi
Bidang Sosial Budaya
Bidang Pertahanan Keamanan

Dari banyak sekali bidang/aspek diatas ialah kajian dalam Pancasila menjadi paradigma dalam pembangunan yang penjelasannya dibawah ini...

1. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Politik

Warga Indonesia ditempatkan sebagai pelaku atau subjek politik bukan objek politik. Pancasila dalam pembangunan politik harus sanggup meningkatkan harkat dan martabat insan dengan menempatkan kekuasaan tertinggi ialah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dimana sistem politik indonesia yang sesuai dengan pancasila sebagai paradigma ialah sistem politik demokrasi.

Sehingga, perlu dikembangkan berdasarkan asar kerakyatan dalam sila IV Pancasila, kemudian pada asas-asas moral dari pada sila-sila Pancasila. Maka, secara berturut-turut, sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Moral tersebut menjadi landasan masyarakat dan penyelenggara negara guna sikap politik santun dan bermoral.

Sedangkan Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial diartikan bahwa pancasila bersifat sosial-politik bangsa dalam impian bersama yang ingin diwujudkan dengan memakai nilai-nilai dalam Pancasila. Pemahaman untuk implementasinya dilihat secara berurutan terbalik:

Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup beberapa aspek keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.
Mementingkan kepentingan rakyat (demokrasi) dalam pengambilan keputusan.
Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan.
Dalam pencapaiannya tujuan keadilan memakai pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab.
Nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan (keadilan keberadaban) tersebut bersumber pada nilai ketuhanan Yang Maha Esa (YME).

Di kurun globalisasi informasi dari implementasi perlu direkonstruksi kedalam perwujudan masyarakat masyarakat (civil society) yang mencakup beberapa aspek masyarakat tradisional (berbagai asal etnik, agama dan golongan), masyarakat industrial, dan masyarakat purna industrial. Sehingga nilai-nilai sosial politik yang dijadikan moral gres masyarakat informasi ialah sebagai diberikut...

Nilai toleransi
Nilai transparansi aturan dan kelembagaan
Nilai kejujuran dan komitmen (tindakan sesuai dengan kata)
Bermoral berdasarkan konsensus (fukuyama dalam Astrid: 2003:3)

2. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi

Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi dengan sistem ekonomi pada nilai moral daripada Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus didasrkan pada dasar moralitas ketuhanan pada Sila I Pancasila dan kemanusiaan pada Sila II Pancasila yang menghasilkan sistem ekonom berperikemanusiaan. Sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia, baik dari segi selaku makhluk individu, sosial, makhluk langsung maupun makhluk tuhan.

Sistem ekonomi berdasar Pancasila tidak sama dengan sistem ekonomi liberal yang spesialuntuk menguntungkan individu-individu tanpa perhatian pada insan lain. Sistem ekonomi ini tidak sama dengan sistem ekonomi dalam sistem sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu.

Pancasila bertolak dari insan sebagai totalitas dan insan sebagai subjek. Maka dari itu, sistem ekonomi harus dengan sistem dan pembangunan ekonomi dengan tujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan berasaskan kekeluargaan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Pembangunan ekonomi harus menghindarkan diri dari bentuk persaingan bebas, monopoli yang akan menjadikan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan masyarakat negara.

Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi mengacu Sila IV Pancasila, sedangkan pengembangan ekonomi pada sistem ekonomi Indonesia yaitu Pembangunan Ekonomi Kerakyatan atau Pembangunan Demokrasi Ekonomi atau Sistem Ekonomi Pancasila yang mana ekonomi untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat yang berkeadilan bagi masyarakat Indonesia dimana politik ekonomi kerakyatan mempersembahkan peluang, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat mencakup beberapa aspek koperasi, perjuangan kecil, dan perjuangan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Oleh alasannya itu, perekonomian disusun sebagai perjuangan bersama berdasar asas kekeluargaan yang bisa menyebarkan program-program kongkrit pemerintah kawasan di kurun otonomi kawasan yang lebih berdikari dan lebih bisa mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan daerah.

melaluiataubersamaini demikian, Ekonomi kerakyatan akan bisa memberdayakan daerah/rakyat dalam berekonomi, sehingga lebih adil, demokratis, tranmasukan, dan partisipatif. Dalam ekonomi kerakyatan, Negara berperan melindungi masyarakat negara dengan mengingkatkan kepastian hukum.

3. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Sosial Budaya

Pancasila bersifat humanistik lantaran memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia sendiri. Hal tersebut tertuang dalam sila Kemanusiaan Manusia harus sanggup menyebarkan dirinya dari tingkat homo menjadi human. Berdasar sila persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang bermacam-macam di seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa.

Perlu ada legalisasi dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial banyak sekali kelompok bangsa Indonesia sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai masyarakat negara. melaluiataubersamaini demikian, pembangunan sosial budaya tidak membuat kesentidakboleh, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Paradigma gres dalam pembangunan nasional berupa paradigma pembangunan berkelanjutan, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya perlu diselenggarakan dengan menghormati hak budaya komuniti-komuniti terlibat di samping hak negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan hak asasi individu pembangunan berkelanjutan, yang dalam perencaan dan pelaksanaannya perlu diselenggarakan dengan menghormati hak budaya komuniti-komuniti yang terlibat, disamping hak negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan hak asasi individu secara diberimbang (sila kedua).

Hak budaya komuniti sanggup sebagai perantara/penghubung/penengah antara hak negara dan hak asasi individu. Paradigma tersebut sanggup mengatasi sistem perencanaan yang sentralistik dan yang mengabaikan kemajemukan masyarakat dan keguakaragaman kebudayaan Indonesia. melaluiataubersamaini demikian, kurun otonomi kawasan tidak akan mengarah pada otonomi suku bangsa tetapi justru akan memadukan pembangunan lokal/daerah dengan pembangunan regional dan pembangunan nasional (Sila Keempat), sehingga ia akan menjamin keseimbangan dan kemerataan (Sila Kelima) dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang akan sanggup menegakan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI (Sila Ketiga).

Sebenarnya nila-nilai Pancasila memenuhi kriteria sebagai puncak-puncak kebudayaan, sebagai kerangka acuan-acuan bersama, bagi kebudayan-kebudayaan di daerah:

4. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum

Salah satu tujuan negara Indonesia ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal tersebut bermakna bahwa negara bertugas dan bertanggung tanggapan atas seluruh rakyat Indonesia sehingga perlu memperkuat pertahanan dan keamanan dengan membangun pertahanan dan keamanan Indonesia yang sekarang dikenal dengan sishankamrata (sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta).

Sistem pertahanan yang sifatnya semesta dengan melibatkan seluruh masyarakat negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya serta dengan mempersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Penyelenggaraan sistem pertahanan semesta didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban masyarakat negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Sistem tersebut pada dasarnya sesuai dengan nilai-nila Pancasila dimana rakyat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kasus pertahanan negara dan bela negara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan keamanan tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2002 wacana pertahanan negara.

Sesudah diputuskannya Undang-Undang Dasar 1945, NKRI sudah mempunyai sebuah konstitusi yang dalamnya terdapat pengaturan tiga kelompok materi muatan konstitusi yaitu sebagai diberikut...
1. Adanya proteksi terhadap HAM
2. Adanya susunan ketatguagaraan negara yang mendasar,
3. Adanya pertolongan dan pembatasan tugas-tugas ketatguagaraan yang mendasar.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang terdapat rumusan Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bab dari Undang-Undang Dasar 1945 atau bab dari aturan positif yang mana kedudukan Pancasila mengandung segi positif dan negatif. Segi positif kedudukan Pancasila ialah sanggup dipaksakan berlakunya oleh negara, sedangkan dalam segi negatif ialah pembukaan sanggup diubah oleh MPR sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945.

Hukum tertulis, misalnya Undang-Undang Dasar termasuk pada perubahannya, UU dan peraturan perundang-undangan mengacu pada dasar negara (sila-sila Pancasila dasar negara).

Dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai paradigma pengembangan aturan baik aturan
tertulis maupun aturan tidak tertulis dihentikan berperihalan dengan sila-sila pada Pancasila yaitu:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

melaluiataubersamaini demikian substansi aturan yang dikembangkan ialah perwujudan atau klasifikasi sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Artinya substansi produk aturan ialah huruf produk aturan responsif (untuk kepentingan rakyat dan ialah perwujuan aspirasi rakyat).

5. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Kehidupan Umat Beragama

Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Kehidupan Umat Beragama Bangsa Indonesia sudah dikenal dari dulu sebagai bangsa ramah dan santun yang dikenal dimata dunia Internasional. Indonesia dengan kemajemukan, binneka dan plural. Indonesia juga terdiri dari suku, etnis, bahasa dan agama namun terjalin kolaborasi untuk meraih dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia kita.

Namun, keramahan Indonesia sekarang mulai banyak dipertanyakan lantaran banyak kasus kekerasan yang bernuansa Agama. Paradigma toleransi antar umat beragama untuk membuat kerukunan dalam beragama perspektif Piagam Madina yang pada dasarnya ialah sebagai diberikut..

1. Semua umat Islam, meskipun dari banyak suku ialah satu komunitas (ummatan wahidah).
2. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara komunitas Islam dan komunitas lain didasarkan dari prinsip-prinsip yaitu:

Bertetangga dengan rukun
Saling memmenolong dalam menghadapi musuh bersama
Membela yang teraniaya
Saling menasehati
dan menghormati terkena kebebasan beragama

Berdasarkan lima prinsip yang mengisyaratkan bahwa:
1. Adanya persamaan hak dan kewajiban antara sesama masyarakat negara tanpa dengan membedakan atas dasar suku dan agama
2. Adanya semangat perteman dekatan dan saling berkonsultasi dalam menuntaskan kasus bersama serta saling memmenolong menghadapi musuh bersama.

Hal yang fundamental dalam memperkokoh kerukunan hidup antara umat beragama ialah dengan membangun obrolan horizontal dan vertikal. Dialog horizontal ialah interaksi antara insan yang berdasar obrolan untuk mencapai saling pengertian, legalisasi akan eksistensi manusia, dan legalisasi akan sifat dasar insan yang indeterminis dan interdependen.

Identitas indeterminis ialah sikap dasar insan yang sebut bahwa posisi insan berada pada kemanusiaannya. Artinya, posisi insan bukan sebagai benda mekanik, melainkan sebagai insan yang mempunyai nalar kecerdikan kreatif dan berbudaya.

Diary Bersama

Widget Atas Posting