Pengertian Sentralisasi, Desentralisasi, & Dekonsentrasi

Pengertian Sentralisasi, Desentralisasi, & Deserius| Mari kita eksklusif ke pembahasan, apa itu sentralisasi, desentralisasi, dan deserius. Pengertian Sentralisasi yakni penyerahan kekuasaan dan wewenang pemerintahan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Pengertian Desentralisasi yakni penyerahan wewenang dari pusat kepada tempat untuk mengatur rumah pemerintahannya sendiri, tetapi sebagain dari keamanan, hukum, dan kebijakan fiskal yakni masih dipegang oleh pusat, namun terdapat pendelegasian kepala daerah. Sedangkan Pengertian Dekosentrasi yakni pelimpahan wewenang manajemen dari pemerintahan pusat ke pejabat daerah. Maksud pelimpahan wewenang yakni spesialuntuk wewenang administrasi, sedangkan wewenang politik masih berada pada pemerintah pusat. Berikut klarifikasi seputar Sentralisasi, Desentralisasi, dan Deserius... 

A. Sentralisasi 

Sentralisasi ialah sistem pemerintahan yang segala kekuasaan dipusatkat di pemerintah pusat. Maksud dari pemerintah pusat yakni presiden dan dewan kabinet. Sedangkan maksud dari kewenangan yakni kewenangan politik dan kewenangan administrasi. Arti kewenangan politik yakni kewenangan membuat dan memutuskan kebijakan. Sedangkan arti dari kewenangan manajemen yakni kewenangan melaksanakan kebijakan. 

Kelemahan Sistem Sentralisasi 

Sentralisasi mempunyai kelemahan dalam mengambil suatu kebijakan dan keputusan di tempat yang berada di pusat yang membutuhkan waktu usang untuk melakukannya dan akan mempersembahkan beban kerja alasannya pekerjaan rumah tangga semakin bertambah dan menumpuk. 

misal Sistem Sentralisasi 

• TNI (Lembaga Keamanan Negara), yang melaksanakan pemberian kepada indonesia dengan tiga titik yaitu darat, laut, dan udara. 
• BI (Bank Indonesia), sebagai pusat pengaturan dari seluruh kebijakan moneter dan fiskal. 

Dampak Positif dan Negatif Sentralisasi 

1. Aspek Ekonomi 

• Dampak kasatmata sistem sentralisasi pada aspek ekonomi yakni perekonomian lebih terarah dan teratur alasannya pusat saja yang mengatur sistem perekonomian. 
• Dampak negatif sistem sentralisasi pada aspek ekonomi yakni tempat spesialuntuk dijadikan sapi perahan dan tidak ddiberikan kewenangan mengatur kebijakan perekonomiannya masing-masing, sehingga pemusatan keuangan terjadi di pemerintah pusat. 

2. Aspek Sosial Budaya 

• Dampak kasatmata sistem sentralisasi pada aspek sosial budaya yakni terjadi perbedaan-perbedaan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia sanggup di persatukan. Sehingga setiap tempat tidak saling menonjolkan kebudayaan masing-masing dan menguatkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 
• Dampak negatif sistem sentralisasi pada aspek sosial budaya yakni pemerintah pusat mendominasi seluruh acara negara, sehingga pemerintah tempat sudah menghilangkan eksistensi tempat sebagai tatanan peemrintah lokal dengan keunikan sosial budaya sendiri. Dalam jangka panjang mengakibatkan ketergantungan ke pemerintah pusat dan pada balasannya mematikan kreasi dan inisiatif lokal dalam membangun lokalitasnya.

3. Aspek Keamanan

• Dampak kasatmata sistem sentralisasi pada aspek keamanan yakni keamanan lebih terjamin, dan jarang terjadi konflik antar tempat yang sanggup mengganggu stabilitas keamanan nasional Indonesia. 
• Dampak negatif sistem sentralisasi pada aspek keamanan yakni menonjolnya organisasi-organisasi kemiliteran. Sehingga, organisasi militer mempunyai hak yang lebih dibandingkan dengan organisasi lain. 

4. Aspek Politik

• Dampak kasatmata sistem sintralisasi pada bidang politik yakni pemerintah tempat tidak kepusingan dalam perbedaan pengambilan keputusan, alasannya segala keputusan dan kebijakan berada di pemerintah pusat. Sehingga keputusan yang dihasilkan terlaksanan dengan terbaik alasannya pemerintah tempat spesialuntuk mendapatkan saja. 
• Dampak negatif sistem sentralisasi bidang politik yakni tempat terus bergantung kepada keputusan pemerintah pusat dan keputusan dan kebijakan memakan waktu usang sehingga realisasi keputusan pun terhambat. 

B. Desentralisasi 

Desentralisasi ialah penyerahan wewenang pemerintahan ke pemerintah tempat otonom guna mengatur dan mengurus segala urusan pemerintah dalam sistem NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Pemerintahan Daerah). Menurut UU No. 5 Tahun 1974, Penyerahan wewenang ke pemerintah tempat bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang efisien, lalu menghasilkan otonomi. Otonomi itu yakni kebebasan masyarakat dalam tempat tersebut untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Segala kewenangan dan tanggung jawaban diserahkan ke pemerintah tempat menjadi tanggung jawaban tempat baik secara politik pelaksanaannya, rencana, pembiayaan, dan pelaksanaan. 

Tujuan Sistem Desentralisasi 

• Mencegah pemusatan keuangan 
• Sebagai perjuangan pendemokrasian pemerintah tempat untuk mengikutsertakan rakyat betanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan
• Penyusunan program-program dalam perbaikan sosial ekonomi di tingkat local

misal Sistem Desentralisasi 

• Dinas pendidikan mengatur pola-pola pendidikan
• Dinas perikanan mengatur potensi perikanan di suatu daerah. 
• Pembuatan kebijakan oleh DPRD
• Pemilihan kepala daerah

Dampak Positif dan Negatif Desentraliasi 

1. Aspek Ekonomi

• Dampak kasatmata sistem desentralisasi dari segi ekonomi yakni pemerintah tempat sanggup dengan simpel mengelola SDA yang dimilikinya, sehingga pendapatan tempat dan pendapatan masyarakat meningkat. 
• Dampak negatif sistem desentralisasi dalam aspek ekonomi yakni sanggup mengakibatkan KKN kalau terdapat pejabat tempat (tidak benar). 

2. Aspek Sosial Budaya 

• Dampak kasatmata sistem desentralisasi pada aspek sosial budaya yakni sanggup memperkuat ikatan sosial budaya tempat dan membuatkan kebudayaan dimiliki setiap daerah. 
• Dampak negatif sistem desentraliasi pada aspek sosial budaya yakni setiap tempat berlombang-lomba untuk menonjolkan kebudayaannya. Sehingga secara tidak langsung, sanggup melunturkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. 

3. Aspek Keamanan 

• Dampak kasatmata sistem desentralisasi dari segi keamanan yakni suatu upaya untuk mempertahankan NKRI dengan kebijakan budi sanggup meredam setiap tempat untuk memisahkan diri dengan NKRI. 
• Dampak negatif sistem desentralisasi dari segi keamanan yakni desentralisasi juga sanggup berpotensi konflik antar daerah, kalau terdapat tempat yang kurang puas dengan sistem yang menyangkut NKRI. 

4. Aspek Politik 

• Dampak kasatmata sistem desentralisasi dalam bidang politik yakni tempat lebih aktif dalam mengelolah wilayahnya alasannya sebagian besar keputusan dan kebijakan berada dan diputuskan di tempat tersebut. 
• Dampak negatif sistem desentralisasi bidang politik yakni terdapat euforia hiperbola kalau kewenangan tersebu disalah gunakan untuk kepentingan golongan dan kelompok tertentu demi kepentingan pribadi atau oknum. Hal ini susah dikontrol pemerintah di tingkat pusat. 

C. Deserius 

Dekosentrasi ialah pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah tempat yaitu gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau ke instansi vertikal di wilayah tertentu. Kewenangan tersebut spesialuntuk sebatas wewenang administrasi, sedangkan wewenang politik tetap berada di tangan pemerintah pusat. Deserius yakni perpadungan dari sentralisasi dan desentralisasi. Dasar aturan dekosentrasi diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2001 wacana pertolongan wilayah dan wewenang yang harus dijalankan oleh badan-badan dari pemerintah tersebut.

Tujuan Sistem Dekosentrasi  

• Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan 
• Pengelolaan pembangunan dan peayanan terhadap kepentingan umum
• Terpeliharanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem manajemen negara
• Adanya kerharmonisan dalam keselarasan pelaksanaan pembagunan nasional 
• Terpeliharanya keutuhan NKRI

misal Sistem Dekosentrasi 

• Kantor pelayanan pajak
• Penyelenggaraan dinas perhubungan
• Penyelenggaraan dinas pekerjaan umum

Baca Juga: 

Pengertian Otonomi Daerah, Tujuan, Prinsip, Asas, & Definisi Para Ahli
Pengertian Negara, Sifat, Fungsi & Unsur-Unsurnya
Pengertian Bangsa dan Unsur-Unsur Terbentuknya
Pengertian, Fungsi, Tujuan Wawasan Nusantara
Macam-Macam Lembaga Peradilan Indonesia
Pengertian Tata Hukum Indonesia dan Jenis-Jenisnya
Pengertian, Ciri-Ciri, Unsur, dan Macam-Macam Hukum
Macam-Macam Sistem Politik Di Berbagai Negara
Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi
Tahukah Anda Tugas dan Wewenang Kepala Daerah dan Wakilnya ?...

Demikianlah isu terkena Pengertian Sentralisasi, Desentralisasi, & Deserius. Semoga kawan-kawan sanggup mendapatkan dan bermanfaa bagi kita tiruana baik itu pengertian sentralisasi, pengertian desentralisasi, pengertian dekosentrasi, teladan sistem sentralisasi, kelemahan sistem sentralisasi, dampak kasatmata dan negatif sistem sentralisasi, dampak kasatmata dan negatif sistem desentralisasi, tujuan sistem desentralisasi, contoh-contoh sistem desentralisasi, tujuan sistem dekosentrasi, contoh-contoh sistem dekosentrasi. Sekian dan terima kasih. "Salam Berbagi Teman-Teman". Jangan Lupa SHARE yah :) . 

Referensi: 

• Kansil, C.S.T . 2005. Sistem Pemerintahan Indonesia. PT Bumi Aksara : Jakarta.
• Dimock, E. Marshall. Administrasi Negara. Erlangga : Jakarta.
• Rodee, Clyner Carlton. Pengantar Ilmu Politik. 2000. PT Rajagrafindo Persada : Jakarta
• Tjokroamidjojo, Bintoro. 1990. Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3ES : Jakarta
• Ndraha, Talizidu. 1988. Metodologi Pemerintahan Indonesia. Bina Aksara : Jakarta
• Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2002. Pemerintahan Daerah Indonesia. Sinar Grafika : Jakarta
• MaCandrews, Colin dan Ichlasul Amal. 1993. Hubungan Pusat Daerah dalam pembangunan. PT Rajagrafindo Persada : Jakarta
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 wacana Pemerintah Daerah.
• Nurcholis, Hanif. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Derah. Jakarta: Gramedia Widiamasukana Indonesia.
• Dewi Aniaty, Aviani Santi, dan Baryono. 2009. Pendidikan Kewargguagaraan 3 Sekolah Menengah Pertama dan MTs Kelas IX. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.