Pengertian Otonomi Daerah, Tujuan, Prinsip, Asas & Definisi Para Ahli

Pengertian Otonomi Daerah, Tujuan, Prinsip, Asas & Definisi Para Ahli| Secara umum, Pengertian otonomi tempat adalah hak, wewenang dan kewajiban tempat otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah otonomi tempat bukan hal yang gres bagi bangsa dan negara RI alasannya yakni semenjak Indonesia merdeka sudah dikenal dengan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID), yaitu forum yang menjalankan pemerintahan tempat dan melakukan kiprah mengatur rumah tangga daerahnya. 

1. Pengertian Otonomi Daerah Secara Etimologi - Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti auto, dan nomous. Auto berarti sendiri, dan nomous berarti aturan atau peraturan. jadi, pengertian otonomi tempat yakni aturan yang mengatur wilayahnya sendiri. 

2. Pengertian Otonomi Daerah Menurut Definisi Para Ahli - Ada beberapa pendapat para jago terkena pengertian otonomi daerah. Macam-macam pendapat para jago tersebut yakni sebagai diberikut... 

• Menurut UU No. 32 Tahun 2004 : Pengertian otonomi tempat berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 yakni hak, wewenang, dan kewajiban tempat otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
• Menurut Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah : Pengertian otonomi tempat berdasarkan engkaus aturan dan glosarium otonomi tempat yakni kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
• Menurut Encyclopedia of Social Scince : Pengertian otonomi tempat berdasarkan Encyclopedia of social scince yakni hak sebuah organisasi sosial untuk mencukupi diri sendiri dan kebebasan aktualnya. 
• Menurut Pendapat Para Ahli : Pengertian otonomi tempat berdasarkan pendapat para jago yakni kesatuan masyarakat aturan yang mempunyai batas tempat tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI. 
• Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : Pengertian otonomi tempat berdasarkan engkaus besar bahasa indonesia yakni hak, wewenang dan kewajiban tempat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Hakikat Otonomi Daerah - Berdasarkan pengertian-pengertian otonomi tempat tersebut sanggup disimpulkan bahwa hakikat otonomi tempat yakni sebagai diberikut...

• Daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri, baik, jumlah, macam, maupun bentuk pelayanan masyarakat yang sesuai kebutuhan tempat masing-masing. 
• Daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, baik kewenangan mengatur maupun mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

4. Tujuan Otonomi Daerah - Maksud dan tujuan otonomi tempat yakni sebagai diberikut...

• agar tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar
• agar pemerintah tidak spesialuntuk dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi tempat pun sanggup didiberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya
• agar kepentingan umum suatu tempat sanggup diurus lebih baik dengan memperhatikan sifat dan keadaan tempat yang mempunya kekhususan sendiri. 

5. Prinsip Otonomi Daerah - Prinsip ototnomi tempat memakai prinsip otonomi seluas-luasnya, prinsip otonomi yang nyata, dan berprinsip otonomi yang bertanggung jawaban. Jadi, kewenangan otonomi yang didiberikan terhadap tempat yakni kewenangan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawaban. Berikut prinsip-prinsip otonomi daerah...

• Prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya tempat didiberikan kewenangan mengurus dan mengatur tiruana urusan pemerintahan yang mencakup beberapa aspek kewenangan tiruana bidang pemerintahan, kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar negeri, keamanan, moneter, agamar, peradilan, dan keamanan. serta fiskal nasional. 
• Prinsip otonomi nyata, artinya tempat didiberikan kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya sudah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. 
• Prinsip otonomi yang bertanggung balasan yakni otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemdiberian otonomi, yang intinya untuk memberdayakan tempat termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ialah bab utama dari tujuan nasional.

6. Asas Otonomi Daerah - Pedoman pemerintahan diatur dalam Pasal 20 UU No. 32 Tahun 2004. Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas sebagai diberikut..

• Asas kepastian aturan yakni asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. 
• Asas tertip penyelenggara yakni asas menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. 
• Asas kepentingan umum yakni asas yang menlampaukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 
• Asas keterbukaan yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informas yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif wacana penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan dukungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan belakang layar negara. 
• Asas proporsinalitas yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban 
• Asas profesionalitas yakni asas yang mengutamakan keadilan yang berlandaskan instruksi etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
• Asas akuntabilitas yakni asas yang memilih bahwa setiap acara dan hasil final dari acara penyelenggara negara harus sanggup dipertanggungjawabankan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
• Asas efisiensi dan efektifitas yakni asas yang menjamin terselenggaranya kepada masyarakat dengan memakai sumber daya tersedia secara optimal dan bertanggung balasan (efisiensi = ketepatgunaan, kedaygunaan, efektivitas = berhasil guna). 

Adapun penyelenggaraan otonomi tempat memakai tiga asas antara lain sebagai diberikut...

• Asas desentralisasi yakni penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada tempat otonom dalam kerangka  NKRI 
• Asas dekosentrasi yakni pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat daerah
• Asas kiprah pemmenolongan yakni penugasan dari pemerintah kepada tempat dan desa, dan dari tempat ke desa untuk melakukan kiprah tertentu yang disertai pembiayaan, masukana, dan pramasukana serta sumber daya insan dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabankan kepada yang menugaskan. 

Demikianlah info terkena Pengertian Otonomi Daerah. Semoga kawan-kawan sanggup mendapatkan dan bermanfaa bagi kita tiruana baik itu pengertian otonomi daerah, pengertian otonomi tempat secara etimologi, pengertian otonomi tempat pendapat para ahli, hakikat otonomi daerah, maksud dan tujuan otonomi daerah, prinsip-prinsip otonomi daerah, asas-asas otonomi daerah. Sekian dan terima kasih. "Salam Berbagi Teman-Teman".

Referensi : 

• H.S. Sunardi dan Purwanto, Tri Bambang. 2006. Pendidikan Kewargguagaraan untuk Kelas IX Sekolah Menengah Pertama dan MTs. Jakarta : Global. Hal : 49-57

Jangan Lupa SHARE yah Teman-Teman :) .